• Jelajahi

    Copyright © Liputanbhagasasi
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan





    Gelar Aksi Damai! Pedagang Rooftop Pasar Baru Bekasi Menjerit, Pungutan Harian Capai Rp100 Ribu

    Liputanbhagasasi
    Senin, 16 November 2026, 16:00 WIB Last Updated 2026-11-16T12:44:41Z

    Liputanbhagasasi.com - Kota Bekasi, Kantor Berita LBN - Nasib pedagang lantai tiga (rooftop) Pasar Baru, Bekasi Timur, kian memprihatinkan. Di tengah dagangan yang sepi dan pendapatan merosot, mereka justru dibebani pungutan harian hingga Rp100 ribu. Kondisi ini memicu puluhan pedagang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Senin (16/11/2026).

    Para pedagang mendesak pemerintah merelokasi mereka ke lantai dasar atau area parkir yang dinilai lebih strategis dan berpotensi mendatangkan pembeli. Mereka mengaku kesulitan bertahan hidup, bahkan terpaksa menjual kendaraan dan menunggak biaya kontrakan.

    Perwakilan pedagang, Mindan, mempertanyakan keberpihakan Wali Kota Bekasi terhadap nasib pedagang kecil. Ia menilai para pedagang telah berkontribusi melalui pajak, tetapi belum merasakan solusi nyata atas persoalan yang mereka hadapi.

    “Dia bisa jadi wali kota, kita yang pilih. Dia pakai mobil mewah, pakai baju, kita yang bayar pajak segala macam, tapi mana buktinya? Enggak ada,” ujar Mindan.

    Tekanan ekonomi yang dialaminya bahkan memaksa Mindan bekerja sambilan sebagai pengemudi ojek. Dari berjualan dan menarik ojek, ia hanya memperoleh sekitar Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per hari, sementara pungutan pasar disebut mencapai lebih dari Rp85 ribu.

    “Saya dari berjualan sampai ikut ngojek sekarang cuma dapat Rp30.000 sampai Rp40.000 sehari. Sementara pungutan harian di pasar bisa tembus Rp85.000 lebih,” keluhnya.

    Sekretaris DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Bekasi, Naufal Akhmad, turut menyoroti persoalan ukuran lapak yang dinilai tidak sesuai dengan meja dagang atau dolak yang disewakan pengelola pasar.

    Menurut Naufal, satu lokal berukuran 2×1 meter, sedangkan satu dolak berukuran 2×2 meter. Akibatnya, pedagang harus menyewa dua hingga tiga lokal agar dapat menempatkan meja sekaligus menyimpan barang dagangan.

    Tarif setiap lokal disebut mencapai Rp10 ribu per hari, begitu pula biaya sewa setiap dolak. Pedagang yang menggunakan tiga lokal dan tiga dolak harus mengeluarkan Rp60 ribu sehari, belum termasuk biaya kebersihan, keamanan, dan penerangan.

    Jika seluruh komponen pungutan dihitung, beban pedagang diperkirakan mencapai Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per hari. APKLI menilai angka tersebut perlu dievaluasi karena dianggap jauh di atas kisaran retribusi Rp15 ribu hingga Rp30 ribu per hari yang disebut organisasi tersebut.

    Persoalan tak berhenti pada besarnya biaya. APKLI juga mempertanyakan dasar hukum penyewaan dolak yang disebut tidak disertai dasar Peraturan Daerah (Perda) maupun karcis resmi.

    Naufal turut mengungkap dugaan intimidasi terhadap pedagang yang membawa meja sendiri dari rumah. Bahkan, meja milik pedagang disebut dirusak oleh oknum yang diduga merupakan karyawan pihak pengelola pasar.

    “Ketika ada pedagang yang bawa meja sendiri dari rumah, itu dihancurkan oleh oknum karyawan pihak PT pengelola. Bukti laporan polisinya sudah ada dan proses hukumnya masih berjalan sampai sekarang,” tegasnya.

    Dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut melalui proses hukum dan klarifikasi pihak-pihak terkait.

    APKLI memperkirakan jumlah pedagang di rooftop Pasar Baru mencapai lebih dari 300 orang. Dengan asumsi pungutan yang dipersoalkan sebesar Rp50 ribu per pedagang per hari, organisasi tersebut menghitung potensi pungutan mencapai sekitar Rp15 juta sehari.

    Angka itu merupakan estimasi APKLI dan masih memerlukan verifikasi berdasarkan data pedagang, jenis pungutan, serta bukti pembayaran yang tersedia.

    APKLI menyatakan akan mengawal laporan dugaan perusakan meja dan membawa persoalan pungutan kepada instansi terkait serta aparat penegak hukum.

    Kini, para pedagang menunggu langkah konkret Pemerintah Kota Bekasi. Mereka tidak hanya membutuhkan penataan lokasi berjualan, tetapi juga kepastian mengenai legalitas pungutan, transparansi pengelolaan pasar, serta perlindungan dari dugaan tindakan sewenang-wenang.

    Jangan sampai pedagang kecil terus menanggung beban biaya ketika penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja semakin sulit diperoleh. Pemerintah dan pengelola pasar perlu memberikan penjelasan terbuka serta menghadirkan solusi yang berpihak pada keberlangsungan usaha rakyat. (Red)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    BERITA LIFESTYLE

    +