.png)
Peninjauan tersebut menegaskan bahwa penanganan banjir tidak cukup sebatas pembangunan drainase dan normalisasi saluran. Pemerintah daerah harus memastikan infrastruktur berfungsi optimal, rumah pompa siap beroperasi, serta genangan berkurang dan air lebih cepat surut setelah hujan deras.
Yenny menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dinas Tata Ruang (DISTARU), hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Pengawasan teknis, perlindungan kawasan resapan air, serta pengelolaan sampah harus berjalan beriringan. Sebab, saluran yang tersumbat dan berkurangnya daerah resapan dapat memperburuk risiko banjir di permukiman warga.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan aktif menjaga kebersihan saluran, membuat lubang biopori atau sumur resapan sesuai kondisi lingkungan, serta melaporkan kerusakan dan hambatan aliran air melalui kanal pengaduan resmi.
Penanganan banjir harus diukur dari hasil nyata, bukan sekadar proyek fisik. Pengawasan DPRD, keseriusan pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mengurangi genangan serta mewujudkan Kota Bekasi yang lebih tangguh menghadapi banjir.
Kini, tantangan utamanya adalah memastikan setiap program penanganan banjir berjalan efektif, terukur, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya warga yang selama ini terdampak genangan saat hujan deras. (Tim)
.png "Karang Taruna Kabupaten Bekasi Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Taufan Arief Alamsyah sebagai Ketua DPD KNPI pada MUSDA XV")
