Dedi Mulyadi Apresiasi Bupati Bekasi, Program UHC Prioritas Jamin Warga Berobat

Liputanbhagasasi.com - Kabupaten Bekasi, Kantor Berita LBN - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi langkah Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dalam memperkuat jaminan kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Kabupaten Bekasi Tahun 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri peluncuran UHC Prioritas di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026).

Menurut Dedi, kebijakan Pemkab Bekasi yang menanggung pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat merupakan langkah konkret untuk memperluas akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya.

Ia menilai kebijakan tersebut memperkuat kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Bupati Bekasi lebih mengonkretkan lagi bahwa bukan hanya menggunakan KTP, seluruh pemilik KTP di Kabupaten Bekasi sudah dijamin pelaksanaan kesehatannya melalui program BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Dedi.

Dedi menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan pasien tetap memperoleh pelayanan ketika menghadapi kebutuhan medis yang tidak sepenuhnya ditanggung dalam skema BPJS.

Ia menjelaskan, kesepakatan pemerintah daerah dengan 86 rumah sakit di Jawa Barat merupakan upaya memperluas akses pengobatan bagi masyarakat.

“Artinya, pemerintah memberikan jaminan pengobatan tanpa limit biaya,” tegasnya.

Dedi juga menekankan bahwa pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Menurutnya, perlindungan kesehatan harus mencakup masyarakat yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, termasuk pasien kemoterapi dan cuci darah yang kerap menghadapi beban ekonomi akibat kondisi kesehatannya.

“Orang yang sudah kemoterapi tidak mungkin bisa menghasilkan uang lagi secara sempurna. Orang yang cuci darah itu sudah kehilangan setengah dari pendapatan hidupnya. Negara harus hadir lagi,” ungkapnya.

Peluncuran UHC Prioritas Kabupaten Bekasi 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Kebijakan pembiayaan BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah diharapkan memberikan kepastian akses layanan bagi warga yang membutuhkan pengobatan.

Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh cakupan kepesertaan. Kualitas pelayanan rumah sakit, kemudahan akses, kejelasan mekanisme pembiayaan, serta penanganan pasien yang membutuhkan perawatan berkelanjutan juga menjadi faktor penting.

Dedi menegaskan bahwa negara harus memberikan perlindungan kesehatan yang nyata kepada masyarakat, bukan sekadar menghadirkan program di atas kertas.

Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pencegahan penyakit melalui pola hidup sehat, mulai dari menjaga pola makan, tidur, dan minum hingga mengelola pikiran serta emosi.

“Yang menjamin kesehatan itu sebenarnya bukan negara, yang menjamin kesehatan itu adalah diri kita sendiri,” tuturnya.

Apresiasi Gubernur Jawa Barat terhadap langkah Bupati Bekasi tersebut menjadi dorongan bagi Pemkab Bekasi untuk terus memperkuat layanan kesehatan. Tantangan selanjutnya adalah memastikan kebijakan UHC Prioritas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama warga yang membutuhkan pengobatan dengan biaya besar dan berkelanjutan. (Red)