liputanbhagasasi.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp14,6 triliun yang saat ini tersimpan di bank daerah. Pernyataan tersebut menanggapi temuan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terkait tingginya simpanan dana pemerintah daerah di perbankan.
Namun, Pramono menegaskan bahwa dana tersebut bukan merupakan idle money atau dana menganggur. Menurutnya, uang tersebut sudah dijadwalkan penggunaannya untuk membayar berbagai program dan proyek pembangunan yang akan diselesaikan pada akhir tahun anggaran 2025. “Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp14,6 triliun milik Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100 persen, tapi 1.000 persen benar,” ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Gubernur menjelaskan bahwa pola pengeluaran anggaran di DKI setiap tahun memang cenderung meningkat pada triwulan terakhir. Kenaikan ini disebabkan oleh pembayaran proyek fisik dan kegiatan layanan publik yang baru rampung menjelang akhir tahun. “Jakarta ini polanya memang begitu, terjadi lonjakan pembayaran di akhir tahun. Tahun 2023 saja sekitar Rp16 triliun, tahun 2024 Rp18 triliun. Jadi dana ini disiapkan untuk pembayaran-pembayaran itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pramono mengatakan pihaknya juga telah meminta tambahan dana sebesar Rp10 triliun dari pemerintah pusat untuk mendukung percepatan realisasi belanja daerah. “Kami bahkan minta ke Pak Menteri Keuangan, ‘tambah dong Rp10 triliun, segera ditransfer,’ karena akan kami gunakan untuk pembayaran proyek-proyek. Jadi tidak ada yang ditahan, semua sudah dijadwalkan penggunaannya,” tegasnya.
Selain itu, Pramono mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak telah melampaui target yang ditetapkan. “Alhamdulillah, pajak DKI tercapai, bahkan sedikit melebihi target,” ujarnya optimis.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa hingga kuartal III/2025, realisasi belanja APBD di sejumlah daerah masih tergolong rendah. Akibatnya, terdapat 15 pemerintah daerah dengan simpanan dana tertinggi di bank, dengan total mencapai Rp234 triliun.
“Rendahnya serapan tersebut berakibat pada bertambahnya simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, berikut 15 pemerintah daerah dengan simpanan dana terbesar di perbankan:
-
Provinsi DKI Jakarta – Rp14,6 triliun
-
Provinsi Jawa Timur – Rp6,8 triliun
-
Kota Banjarbaru – Rp5,1 triliun
-
Provinsi Kalimantan Utara – Rp4,7 triliun
-
Provinsi Jawa Barat – Rp4,1 triliun
-
Kabupaten Bojonegoro – Rp3,6 triliun
-
Kabupaten Kutai Barat – Rp3,2 triliun
-
Provinsi Sumatera Utara – Rp3,1 triliun
-
Kabupaten Kepulauan Talaud – Rp2,6 triliun
-
Kabupaten Mimika – Rp2,4 triliun
-
Kabupaten Badung – Rp2,2 triliun
-
Kabupaten Tanah Bumbu – Rp2,11 triliun
-
Provinsi Bangka Belitung – Rp2,10 triliun
-
Provinsi Jawa Tengah – Rp1,9 triliun
-
Kabupaten Balangan – Rp1,8 triliun
Dengan klarifikasi dari Gubernur Pramono, Pemprov DKI menegaskan bahwa pengelolaan dana daerah dilakukan secara terencana dan transparan, dengan fokus pada percepatan realisasi program pembangunan dan pelayanan publik menjelang penutupan tahun anggaran. (Red)
